SMATA Institute Dorong Advokasi Transisi Energi Berkeadilan Melalui Penguatan Analisis Kebijakan dan Policy Brief
SMATA Institute kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam Workshop Data Analisis Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan Berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang diselenggarakan oleh GEDSI JET Working Group (WG) NTB bersama Yayasan Penabulu, Oxfam, dan para mitra pembangunan.
KEGIATAN
Mohamad Tamrin
6/23/20262 min read
Mataram, 18 Juni 2026 – SMATA Institute kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan tata kelola pembangunan berkelanjutan dengan berpartisipasi dalam Workshop Data Analisis Kebijakan Transisi Energi Berkeadilan Berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang diselenggarakan oleh GEDSI JET Working Group (WG) NTB bersama Yayasan Penabulu, Oxfam, dan para mitra pembangunan. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Inn Mataram dan mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok disabilitas, serta komunitas advokasi di Nusa Tenggara Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Dr. Iwan Tanjung Sutarna, S.IP., M.AP, yang juga merupakan bagian dari komunitas epistemik SMATA Institute, hadir sebagai narasumber dengan tema “Model Analisis Kebijakan dan Policy Brief sebagai Strategi Advokasi Transisi Energi Berkeadilan yang Efektif.”
Workshop ini dilaksanakan sebagai respons atas tantangan transisi energi di NTB yang menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2050, lebih cepat sepuluh tahun dibandingkan target nasional. Namun demikian, proses transisi energi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan pengurangan emisi, melainkan juga harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
Dalam paparannya, Dr. Iwan menekankan bahwa transisi energi yang berkeadilan tidak dapat dilakukan secara top-down maupun sekadar mengandalkan pendekatan teknokratis. Menurutnya, proses tersebut harus menjamin deep democratization, yaitu keterlibatan yang bermakna dari masyarakat, khususnya kelompok rentan yang selama ini sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai perspektif GEDSI di sektor energi, baik di tingkat pengambil kebijakan maupun masyarakat luas.
Lebih lanjut, Dr. Iwan memaparkan pentingnya analisis kebijakan publik dalam merumuskan strategi advokasi yang efektif. Mengacu pada pemikiran Wayne Parsons dan James E. Anderson, ia menjelaskan bahwa kebijakan publik perlu dipahami sebagai sebuah proses yang meliputi identifikasi masalah, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, hingga evaluasi. Pendekatan tersebut memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memahami bagaimana suatu kebijakan lahir, dijalankan, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Menurutnya, dalam konteks transisi energi berkeadilan, analisis kebijakan harus mampu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, seperti siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang terdampak, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat, dan sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, setiap alternatif kebijakan perlu diuji berdasarkan aspek kelayakan teknis, ekonomi, politik, hukum, serta prinsip keadilan dan responsivitas sosial.
Sebagai bagian dari strategi advokasi, Dr. Iwan juga menekankan pentingnya penyusunan policy brief yang berbasis data dan bukti ilmiah. Menurutnya, policy brief bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen politik-akademis yang berfungsi menjembatani hasil riset dengan proses pengambilan keputusan. Melalui policy brief, komunitas epistemik, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dapat menyampaikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Workshop ini juga bertujuan mengidentifikasi kebutuhan data, merumuskan metode analisis kebijakan, melakukan analisis terhadap regulasi, program, dan anggaran terkait transisi energi, serta menyusun laporan dan policy brief yang akan menjadi bahan dialog di tingkat subnasional.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 28 peserta yang berasal dari berbagai institusi, termasuk Dinas ESDM Provinsi NTB, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, kelompok disabilitas, komunitas lingkungan, serta jaringan advokasi GEDSI di NTB. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam mewujudkan transisi energi yang tidak hanya berkelanjutan secara lingkungan, tetapi juga inklusif dan berkeadilan secara sosial.
Melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum strategis seperti ini, SMATA Institute terus berupaya memperkuat peran komunitas epistemik dalam menghasilkan pengetahuan, rekomendasi kebijakan, serta praktik advokasi berbasis bukti untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat maupun Indonesia secara lebih luas.
Redaksi SMATA Institute
Knowledge, Research, and Policy for Social Transformation